BANDUNG – Kilas balik 2025 Pemprov Jabar dibawah kendali Gubernur Dedi Mulyadi, banyak program yang diluncurkan dan memicu reaksi publik.
Kebijakan tersebut seperti program dibidang pendidikan, yaitu dihilangkannya kucuran bantuan ke pesantren. Sementara pesantren memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan di Jawa Barat, sehingga perlu untuk tetap mendapatkan perhatian.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Menurutnya ada sejumlah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang menyedot perhatian publik, termasuk di bidang pendidikan.
“Pesantren itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat yang masih sangat rendah. Angka lamanya sekolah juga masih sangat rendah,” kata Ono Surono.
Ditandaskannya, bantuan tersebut berubah tak lagi hibah, melainkan menjadi program beasiswa santri. Hal itu pun membuat penyerapan kurang optimal.
“Dari Rp 10 miliar yang dianggarkan kan hanya terserap Rp 5,1 miliar,” ucapnya.
Dalam prakteknya ternyata ada kendala penyerapan yaitu soal data siswa atau santri yang kurang mampu. Data pesantren yang di bawah Kemenag itu ternyata masih kurang baik. Ini ke depan perlu diperbaiki.
Kebijakan berikutnya yang menjadi perhatian adalah terkait BPMU untuk sekolah swasta. Konsepnya senada, yakni berubah menjadi beasiswa kurang mampu.
“Ini pun juga butuh sebuah proses pendataan bukan hanya berdasarkan DTSEN. Karena kami masih banyak mendapati rakyat yang tidak mampu ternyata tidak masuk dalam DTSEN,” cetusnya lagi.
Pihaknya berharap di tahun 2026 kolaborasi antara Pemprov dan DPRD Jabar berjalan selaras sehingga pembangunan berbagai sektor di Jabar berjalan dengan baik.***
