BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah berani dan berbeda dalam menuntaskan persoalan klasik perkotaan. Mulai dari banjir, sanitasi, sampah hingga ketertiban wilayah, seluruh kebijakan akan disandarkan pada data riil hingga tingkat Rukun Warga (RW).

Komitmen itu ditegaskan Muhammad Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-71 di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Senin, 12 Januari 2026. Menurut Farhan, pendekatan berbasis data mikro menjadi kunci agar kebijakan Pemkot benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar asumsi.

“Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki data sensus hingga karakter tiap RW. Dari 1.597 RW, semuanya sudah terdata dan kini diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik,” ujar Farhan.

Dengan fondasi data tersebut, Pemerintah Kota Bandung memastikan setiap intervensi pembangunan lebih tepat sasaran. Farhan menilai, kebijakan yang lahir dari kebutuhan riil warga akan mempercepat penyelesaian masalah kota dari level paling dasar.

Turun Langsung, Potret Masalah Nyata

Kunjungan ke Lebak Gede tercatat sebagai kunjungan wilayah ke-71 dari target 151 kelurahan yang disasar pada hari kerja sejak September 2025. Pola turun langsung ini, menurut Farhan, memberi gambaran utuh tentang kompleksitas persoalan Kota Bandung di lapangan.

Dalam forum tersebut, Farhan kembali menggarisbawahi tiga jalur utama penyaluran aspirasi warga: reses DPRD, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan Prakarsa RW. Dari ketiganya, Prakarsa RW dinilai paling strategis karena memberikan kewenangan langsung kepada RW untuk mengelola anggaran sesuai prioritas wilayah.

“Setiap RW punya karakter dan masalah berbeda. Tidak bisa diseragamkan,” tegasnya.

Banjir, Sanitasi, hingga ODF Jadi Fokus

Lurah Lebak Gede, Usman Adireja, melaporkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari titik rawan banjir berarus deras di kawasan Tubagus Ismail bawah, pohon rawan tumbang, hingga persoalan sanitasi. Ratusan rumah di beberapa RW masih belum memiliki septic tank, sehingga limbah rumah tangga dibuang langsung ke saluran air.

Menanggapi hal itu, Farhan menegaskan penanganan Open Defecation Free (ODF) dan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi prioritas utama Pemkot karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pencegahan stunting. Program tersebut ditargetkan rampung bertahap hingga 2029.

“Kalau kita bisa membersihkan yang paling kotor, yang lain akan ikut bersih,” tandasnya.

Sampah dan PKL Ditata Bertahap

Di sektor persampahan, Farhan menilai pendekatan lama yang hanya mengandalkan pengangkutan tidak lagi efektif. Pemilahan sampah dari rumah menjadi kunci, dengan target pengelolaan minimal 25 kilogram sampah organik per RW per hari.

Sementara untuk pedagang kaki lima (PKL), Farhan menegaskan penataan dilakukan tanpa mematikan ekonomi rakyat. PKL tetap dibutuhkan, namun harus tertib: tidak permanen, tidak menutup drainase, serta memiliki jam operasional jelas.

“Pendekatannya persuasif, bertahap, tapi pasti,” pungkas Farhan.

Dengan strategi berbasis data RW, Pemkot Bandung menegaskan arah baru pembangunan kota: presisi, terukur, dan berangkat dari kebutuhan nyata warga.***